Kajian tentang dunia politik memang selalu menawarkan hal menarik untuk dibahas, dianalisis, atau diamati dari berbagai sudut pandang.

Home > Edukasi

APTISI Siap Demo, Mosi Tidak Percaya Kepada Mendikbud

22 Sep 2022, 14:51 WIB
Ilustrasi Demonstrasi.(ebc/freepik)

EDUKASIBORNEO, PONTIANAK - Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) mengatakan untuk siap turun ke jalan pada tanggal 27 September 2022 mendatang.

Hal itu dilatarbelakangi oleh sikap Mendikbud Ristek, Nadiem Anwar Makarim yang enggan untuk diajak berdiskusi soal Perguruan Tinggi.

Ketua APTISI, Budi Djatmiko melansir kompas.com bahwa, Mendikbudristek tidak terbuka dan sangat sulit diajak berdiskusi selama hampir 4 tahun ke belakang.

Undangan yang dikirimkan ke Nadiem juga tidak pernah dihadiri dan hanya datang beberapa kali saja untuk rapat koordinasi bersama APTISI.

“Berbeda dengan menteri sebelumnya dimana rutin mengadakan rapat untuk membicarakan permasalahan perguruan tinggi,” kata Budi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di DPR, Selasa, 20 September 2022.

Budi mengatakan bahwa, APTISI telah mengirimkan undangan Rembug Nasional yang dihadiri 3.000 pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Namun, dia pun tidak hadir untuk membicarakan pendidikan tinggi Indonesia di masa depan.

Alasan lain yang menguatkan APTISI untuk demo yakni sangat tertutup. Kemendikbud Ristek, Nadiem Makarim dinilai lebih percaya staff khususnya daripada Dirjen atau pimpinan perguruan tinggi yang ada.

Baca Juga : Rapor Pendidikan Indonesia : Laporan Hasil Asesmen Nasional


Padahal pada pemerintahan Kementrian sebelumnya banyak melakukan diskusi demi perkembangan perguruan tinggi di masa mendatang.

Selain itu, pemberlakukan harga akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) saat ini dinilai terlalu mahal. Mengingat Perguruan Tinggi Swasta saat ini mengelola keuangan secara mendiri, berbeda dengan PTN.

“Sungguh kecewa, berharap ada inovasi out-of-the-box karena Nadiem bukan berasal dari Pemerintahan, namun harapan itu lenyap.”

Ketua APTISI juga mengatakan bahwa Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar masih menjadi jargon utama dari Kemendikbud Ristek namun PTS masih merasa terjajah.

Hal itulah yang kemudian memberikan gagasan bahwa APTISI berencana untuk “turun ke jalan” dan melakukan demo menyampaikan aspirasi kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara bersama seluruh pimpinan PTS, Yayasan Dosen, dan tentunya perwakilan mahasiswa.”

APTISI bersikukuh untuk dapat berkomunikasi dengan Nadiem Makarim. Namun apabila permintaan ini tidak diindahkan oleh Presiden Joko Widodo maka pada tanggal 27 September besok, pihak-pihak tersebut akan turun ke jalan.

Terdapat beberapa aspirasi yang ingin disampaikan, diantaranya adalah:

1. Beberapa Aspirasi Perguruan Tinggi Swasta pada kesempatan interview

2. Permintaan agar Undang-Undang (UU) Guru dan Dsen tetap ada dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).

3. Membubarkan Lembaga Akrediatasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM-PT) yang dinilai lebih berorientasi pada bisnis atau kepentingan golongan.

Baca Juga : Desain KTI Inovatif Dalam PTK dan PTS

4. Dibubarkannya Komite Uji Kompetensi yang tidak sesuai dengan UU untuk kemudian dikembalikan ke Perguruan Tinggi masing-masing.

5. Peningkatan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk mahasiswa PTS agar lebih transparan dan terbuka.

6. Penghapusan Ujian Mandiri PTN karena berpotensi melemahkan kualitas PTN sekaligus merugikan PTS.

Menurut APTISI, terdapat banyak hal yang terlalu kaku bahkan sangat ketat untuk perizinan program studi saat ini.

Audit kinerja penggabungan PTS yang diajukan bertahun-tahun juga tidak selesai, apalagi perizinan prodi yang lambat.

Lembaga Akreditasi Nasional memberlakukan pembayaran sebesar 50 hingga 100 juta untuk akreditasi per prodi di PTS.

Padahal sebelumnya, oleh BAN-PT gratis tinggal diajukan saja.  

Dengan demikian, tentu PTS mendapatkan kerugian yang terkadang tidak bisa ditolerir birokrasi, demikian karena periszinan program studi terlalu longgar sehingga diperlukan pengetatan dari apa yang sudah disepakati bersama.

Lebih lanjut, Budi juga mengatakan bahwa dalam penyusunan RUU Sisdiknas, APTISI mengaku tidak pernah menerima undangan secara langsung oleh Kemendikbud Ristek. Baru saja sekitar 5 hari lalu diundang oleh Dirjen.

Tags :
Share Berita : twitter edukasi borneo facebook edukasi borneo whatsapp edukasi borneo
Penulis : Tim Redaksi
Sumber : Edukasi Borneo