Kajian tentang dunia politik memang selalu menawarkan hal menarik untuk dibahas, dianalisis, atau diamati dari berbagai sudut pandang.

Home > News

Dirjen GTK Kemendikbudristek Sebut RUU Sisdiknas Upaya Tingkatan Kesejahteraan Guru

31 Aug 2022, 11:54 WIB
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbudristek Iwan Syahril

EDUKASI BORNEO, PONTIANAK - Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbudristek Iwan Syahril menegaskan bahwa RUU Sisdiknas yang diajukan ke DPR mempunyai muatan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan terhadap guru. Rabu 31 Agustus 2022

“Dalam RUU Sisdiknas ini Kemendikbudristek terus berupaya untuk memberikan bagaimana kesejahteraan guru lebih baik,” ujarnya dalam Taklimat Media secara Virtual pada Senin 29 Agustus 2022.

Ia mengklaim bahwa RUU Sisdiknas mempunyai tujuan agar para guru di seluruh Indonesia dapat mendapatkan penghasilan yang layak. Hal tersebut sebagai bentuk penghormatan dan keberpihakan pemerintah terhadap tugas mulia seluruh guru yang ada Indonesia.

Baca Juga : RUU Sisdiknas Kontroversial dan Dipertanyakan Insan Guru 


Menurutnya, RUU Sisdiknas mengatur bahwa guru yang sudah mendapat tunjangan profesi guru, baik guru ASN (aparatur sipil negara) maupun non-ASN, akan tetap mendapat tunjangan tersebut sampai pensiun, sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Nah ini yang menjadi kuncinya, saat ini ada 1,6 juta guru yang mengajar belum mendapatkan tunjangan kesejahteraan, karena belum tersertifikasi dan sedang menunggu antrean Pendidikan Profesi Guru (PPG),” ujarnya.

Antrean tersebut tentunya sangat panjang sekali, sudah tentu menurut Iwan bahwa proses pemberian kesejahteraan tersebut akan menunggu waktu yang lama pula.

“RUU Sisdiknas akan mengatur bagaimana pemerintah memikirkan solusi dari masalah tersebut,” ujarnya.

“Untuk Guru ASN kita ingin mereka mendapatkan penghasilan lebih baik dengan UU ASN. Dengan kata lain Guru yang ASN yang belum mendapatkan tunjangan profesi akan mendapatkan tunjangan yang diatur oleh UU ASN,” jelasnya lebih lanjut.

Sedangkan untuk guru non-ASN yang sudah mengajar tetapi belum memiliki sertifikat pendidik, maka pemerintah akan meningkatkan bantuan operasional satuan pendidikan untuk membantu yayasan penyelenggara pendidikan memberikan penghasilan yang lebih tinggi bagi gurunya sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan.

“Termasuk di antaranya jika ada insentif-insentif yang dianggap perlu untuk diberikan kepada guru non ASN,” ujarnya.

“Harapanya antara Yayasan dan Lembaga Pendidikan akan semakin harmonis. Skema ini sekaligus membuat yayasan penyelenggara pendidikan lebih berdaya dalam mengelola SDM-nya,” ujarnya. (*/Ed)

Tags :
Share Berita : twitter edukasi borneo facebook edukasi borneo whatsapp edukasi borneo
Penulis : Tim Redaksi
Sumber : Edukasi Borneo