Materi PKn SMA Kelas 10 Semester Ganjil Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Home > Edu Politik

Edukasi Politik : Menelisik Siklus Abadi Politik Uang Dalam Pesta Demokrasi

03 Oct 2022, 11:02 WIB
Pitalis Mawardi B, S.Pd, M.Pd, Ph.D (Dosen dan CEO Media Edukasi Borneo, Lulusan S3 UniSZA Malaysia).(Ist)

EDUKASIBORNEO, PONTIANAK - Praktik politik uang (Money politic) merupakan masalah klasik bagi Demokrasi Indonesia.

Kondisi itu semakin memburuk manakala, patologi demokrasi ini terjadi secara dua arah.

Politik uang terjadi bukan hanya berasal dari kandidat kepada pemilih, namun pemilih juga sudah menjajakan suaranya untuk dijual kepada kandidat.

Modus politik uang makin beragam. Ada yang memberikan uang secara langsung. Ada yang dengan bakti sosial. Ada yang membiayai infrastruktur.

Ada juga yang memberikan bantuan kepada organisasi atau komunitas tertentu.

Melansir data Bawaslu, pada Pemilu 2019 telah terjadi 25 kali operasi tangkap tangan yang disebabkan oleh pelanggaran berwujud politik uang yang tersebar di 13 provinsi.

Angka politik uang ini bertambah buruk Pada Pilkada Serentak Tahun 2020, diketahui telah terjadi 262 kasus yang mengindikasikan terjadinya politik uang.

Pada saat ini sendiri terdapat 177 daerah dengan lingkup kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki predikat rentan politik uang berdasarkan indeks kerawanan Pemilu yang dikeluarkan oleh Bawaslu.

Hal tersebut menjadi PR penyelenggara Pemilu menjelang pesta demokrasi tahun 2024 mendatang.

Ada dua hal yang mempengaruhi sering terjadinya politik uang. Pertama, keterbatasan ekonomi berperan memaksa pola pikir masyarakat untuk mendapatkan materi secara instan.

Sebagian besar lingkup terjadinya politik uang menyasar pada lapisan sosial masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah, himpitan hidup dengan tuntutan “asal asap dapur tetap mengepul” menuntun mereka untuk bersikap pragmatis mengenai keuangan.

Apapun yang dapat menghasilkan uang apalagi yang bisa didapatkan secara instan maka tidak ada alasan untuk menolaknya meskipun terdapat resiko.

Baca Juga : Provinsi Kalbar Menduduki Posisi 5 Besar Daerah Tercapai Realisasi Pendapatan APBD Se-Indonesia


Kondisi tidak berdaya tersebut dapat dimanfaatkan oleh para kandidat yang mengikuti kontestasi politik untuk mendulang suara.

Bagi kandidat, mengeluarkan ongkos politik senilai puluhan ribu per orang untuk “membeli” suara sasarannya mungkin termasuk perihal sepele.

Tetapi bagi masyarakat sebagaimana yang telah didefinisikan di atas, hal tersebut adalah suatu kesempatan instan untuk menyambung hidup.

Kondisi tersebut menjadi peluang pertama sekaligus akar permasalahan mengapa praktik politik uang masih terjadi

Kedua, implikasi dari keterbatasan ekonomi tersebut nyatanya secara tidak disadari menjadikan masyarakat teralienasi dari berbagai aspek kehidupan lainnya.

Fokus mereka adalah soal ekonomi atau tentang “perut”, sehingga secara laten mereka menggeser prioritas aspek kehidupan seperti politik, sosial, budaya, dan lainnya menjadi nomor sekian atau bahkan kemungkinan tidak dilirik sama sekali.

Proses alienasi tersebut sejatinya menyebabkan kebutaan pengetahuan atau informasi pada masyarakat.

Dalam konteks pembahasan kali ini kebutaan terhadap politik yang dialami masyarakat nyatanya berimplikasi pada ketidakmampuan atau bahkan sikap menampik untuk mencerna ide atau gagasan serta program yang ditawarkan oleh para kandidat kontestasi politik yang ingin membeli suara mereka.

Keterbatasan untuk memahami hal tersebut akan membuat masyarakat bersikap tidak kritis.

Pemilih tidak mau ambil pusing untuk berpikir apa dampak yang akan menimpa mereka akibat pilihan politik dari hasil pembelian suara tersebut.

Bisa jadi hal itu menjadi bumerang yang membawa mereka  kepada jurang permasalahan yang lebih besar secara struktural dan sistemik.

Sekali lagi, hasrat untuk memenuhi kebutuhan terhadap materi lebih besar ketimbang untuk berpikir kritis.

Keterbatasan ekonomi mempengaruhi akses masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi mengenai politik yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya politik uang.

Penguatan Komitmen dan Edukasi Masyarakat

Hingga hari ini, ada 90 persen lebih negara di dunia yang menyelenggarakan pemilu multipartai yang kompetitif (Van Ham dan Lindberg, 2015).

Namun, persoalan-persoalan nondemokratik semacam pelanggaran HAM, Korupsi, dan lainnya, masih menghantui negara-negara tersebut.

Parahnya lagi, free and fair election yang prinsipil dalam pemilu, juga banyak dilanggar dengan berbagai perbuatan, misalnya politik uang.

Studi dari Jensen dan Justesen (2014), menyebutkan praktik politik uang dengan pertukaran keuntungan materil dengan maksud mendapatkan suara, kerapkali dijumpai pada negara demokrasi baru.

Itu disebabkan menjamurnya partai politik baru. Fase sebelumnya rezim otoriter merepresi, mengaburkan identitas politik partai. 

Hal itu juga terjadi di Indonesia pasca-Reformasi hingga hari ini. Ramainya partai politik namun niridentitas membuat publik kebingungan untuk mengdentifikasi mereka sehingga tak memiliki pilihan pasti.

Ditambah lagi sistem pemilu proporsional terbuka yang diterapkan Indonesia, menitikberatkan peran calon legislatif (caleg) dan memaksa mereka menghasilkan “personal vote” berdasarkan ketokohannya dari kampanye berbasis partai.

Alhasil, para caleg agar lebih menonjol di internal partai, terperangkap dalam lingkaran setan politik uang (Muhtadi, 2020).

Baca Juga : Museum Kalbar Gelar Pameran Temporer Koleksi Keramik

Praktik politik uang akan berpengaruh pada kualitas pemilu dan kandidat-kandidat yang dihasilkan.

Jual beli suara sebagai bagian fenomena politik uang, turut membengkakkan dana politik untuk pemenangan kandidat, dengan menganggarkan sejumlah dana untuk dibagi-bagikan kepada pemilih.

Politik uang juga terjadi dalam pengusungan kandidat oleh partai. Kandidat harus mengeluarkan sejumlah dana untuk mahar meminang partai.

 Menurut ICW (2018), vote buying dan nomination buying, mengakibatkan politik berbiaya tinggi dan melahirkan korupsi untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan.

Selain itu, pertarungan uang yang tak sehat juga tercipta akibat ongkos politik yang berbiaya tinggi, serta menutup kesempatan setiap kandidat untuk terpilih tanpa berdasarkan kekuatan finansialnya.

Bila merujuk UU 7/2017 tentang Pemilu, politik uang merupakan perbuatan yang dilarang.

Pada Pasal 515 dijelaskan bahwa setiap orang yang memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya agar pemilih tak menggunakan hak pilih atau memilih peserta pemilu tertentu, dipidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp 36 Juta.

Karena itu, Bawaslu diamanatkan undang-undang untuk memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang.

Sistem pemilu kita, secara institusional bisa dikatakan sangat memadai, terutama dalam hal menindak para pelaku politik uang.

Namun, komitmen dan integritas dari para operator baik di Bawaslu, Gakkumdu, hingga Mahkamah Konstitusi, masih patut dipertanyakan.

Keraguan itu muncul setelah melihat bagaimana cara institusi-institusi tersebut menangani persoalan politik uang, hal ini juga menjadi batu sandungan dalam membangun pesta demokrasi yang bersih dan transparan.

Penyelenggara Pemilu harus menjaga komitmen agar terlepas dari jebakan politik uang, hal tersebut merupakan contoh nyata dalam mengedukasi masyarakat agar cerdas berpartisifasi dalam perhelatan pesta demokrasi dengan tidak menerima politik uang.

Di sisi lain, para pelaku praktik politik uang malah bersuka ria karena dengan keadaan tersebut.

Ketakmampuan mereka dalam menggaet publik lewat gagasan visi-misi, kemudian mengalihkan mereka pada politik uang yang praktis dan instan dalam merengkuh suara.

Pada akhirnya, jika lingkaran setan politik uang terus menerus terjadi, system demokrasi semu akan terus berlansung di negeri ini, dan jangan heran Politik Dinasti akan menjadi wajah suram kaderisasi kepemimpinan di masa yang akan datang.

Tags :
Share Berita : twitter edukasi borneo facebook edukasi borneo whatsapp edukasi borneo
Penulis : Pitalis Mawardi B, S.Pd, M.Pd, Ph.D (Dosen dan CEO Media Edukasi Borneo, Lulusan S3 UniSZA Malaysia)
Sumber : Edukasi Borneo