Materi PKn SMA Kelas 10 Semester Ganjil Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Home > News

Harga TBS Anjlok ke 500 Rupiah, FPMS Kalbar Padati Kantor Gubernur Kalbar Lakukan Aksi Sampaikan 7 Tuntutan

16 Jul 2022, 16:33 WIB
Gubernur Kalbar, Sutarmidji didampingi Sekda Kalbar, Harisson terima aksi tuntutan Forum Perjuangan Masyarakat (FPMS) yang memadati halaman Gedung Kantor Gubernur Kalimantan Barat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani Pontianak Jumat, 15 Juli 2022 siang kemarin.(Ist/Adpim Kalbar)

EDUKASIBORNEO, PONTIANAK - Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Perjuangan Masyarakat (FPMS) Wilayah Kalimantan Barat, memadati halaman Gedung Kantor Gubernur Kalimantan Barat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani Pontianak Jumat, 15 Juli 2022 siang kemarin.

Aksi itu dipimpin oleh Agus Setiadi menuntut peran pemerintah agar dapat membantu mereka saat ini karena anjloknya harga tandan buah segar (tbs) kelapa sawit yang terjun hingga di angka 500 hingga 700 rupiah di petani.

Aksi itu berlangsung damai dan diterima langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Munsif dan beberapa Kepala Perangkat Daerah terkait.

Baca Juga : Bupati Kapuas Hulu Buka Open Tournamen Voli Junior


Adapun tuntutan yang disampaikan FPMS Wilayah Kalimantan Barat pada aksi tersebut yaitu:

1. Kenaikkan harga TBS

2. Penurunan pajak ekspor CPO

3. Menuntut penurunan harga pupuk dan pestisida

4. Fasilitasi Ekspor TBS ke negara tetangga

5. Mencabut izin usaha perusahaan sawit yang nakal

6. Permudah akses solar subsidi bagi para petani dan berantas mafia minyak

Pada kesempatannya, Gubernur siap merespon keluh kesah para petani dan mengingatkan sinergitas kabupaten atau kota selaku penerbit perizinan.

“Kami siap memperjuangkan peningkatan harga TBS. Sesuai aturan, perizinan perkebunan sawit ada di kabupaten bukan di provinsi. Oleh karena itu kadis perkebunan dan kepala daerah ikut memantau dan mengawasi. Yang menjadi kewenangan bupati dan kepala dinas kabupaten, tolong dikawal dan jangan dibiarkan. Diawasi dan dipanggil perusahaan yang melanggar kesepakatan. Jangan sampai harga anjlok,” tegasnya.

Baca Juga : Pengurus Persatuan Golf Indonesia Kalimantan Barat Periode 2022 - 2026 Resmi Dilantik

Gubernur juga mengingatkan dan siap mengawal ketat berkenaan kesepakatan penetapan harga TBS ini dan berkolaborasi bersama stakeholder.

“Saya ingatkan sekali lagi kepada perusahaan, tolong hormati harga TBS yang disepakati. Untuk kedepannya kami siap bersinergi dengan Polda dan Ombudsman untuk mengawal harga TBS itu, yang melanggar kita sanksi. Saya juga akan menyampaikan ke kementerian kalau perlu dibekukan perizinannya. Kemudian untuk penurunan pajak, akan saya sampaikan ke pusat. Kalbar ini sangat berpengaruh terhadap komoditi sawit, karena kalbar merupakan provinsi penghasil sawit terbesar kedua di Indonesia,” tuturnya.

Aksi damai itu dilanjutkan audiensi yang dipimpin oleh Sekda Prov Kalbar guna memperjelas dan mempertegas usulan - usulan oleh Wagub Kalbar dalam Pengarahan Presiden pada Munas I Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) di Jakarta.

Tags :
Share Berita : twitter edukasi borneo facebook edukasi borneo whatsapp edukasi borneo
Penulis : Annisa Januarsi
Sumber : Adpim Kalbar