Kajian tentang dunia politik memang selalu menawarkan hal menarik untuk dibahas, dianalisis, atau diamati dari berbagai sudut pandang.

Home > Kolom Opini

Implementasi Kurikulum Merdeka, Menilik Persiapan Guru dan Kepala Sekolah

11 May 2022, 09:56 WIB
Dosen IKIP – PGRI Pontianak dan Direktur Utama PT. Media Edukasi Borneo, Pitalis Mawardi B, S.Pd,. M.Pd,. PhD.(EBC)

EDUKASIBORNEO, PONTIANAK - Kurikulum Merdeka yang diluncurkan pada 2022 ini merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang dikeluarkan sejak Desember 2019 lalu.

Menurut Mas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, Kurikulum Merdeka adalah sebuah pengembangan dan penerapan dari kurikulum darurat yang diluncurkan pada saat  pandemi COVID-19. 

Sekolah diberikan tiga pilihan, yaitu tetap menggunakan Kurikulum 2013 secara penuh, kemudian menggunakan Kurikulum 2013 yang disederhanakan atau disebut juga kurikulum darurat, atau Kurikulum Merdeka (Kurikulum Prototipe).

Kurikulum Merdeka dianggap memiliki keunggulan karena lebih spesifik pada materi yang esensial dan memberikan kemerdekaan kepada siswa, kepala sekolah, dan guru dalam memilih pembelajaran yang sesuai.

Dalam perjalanannya, Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) akan dilaksanakan secara bertahap. Di antaranya dengan pembentukan Sekolah Penggerak dan Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK-PK).

Pemerintah juga memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mengadakan pembelajaran IKM secara mandiri.

IKM Mandiri dibuat dalam tiga katagori, yaitu Mandiri Belajar, Mandiri Berubah, dan Mandiri Berbagi. 

Pada Mandiri Belajar, sekolah diberikan kebebasan menerapkan beberapa bagian dan prinsip Kurikulum Merdeka dengan tetap menggunakan Kurikulum 2013.

Mandiri Berubah, sekolah diberikan keleluasaan untuk menerapkan Kurikulum Merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan.

Mandiri Berbagi adalah sekolah mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar yang dibutuhkan. 

Baca Juga : Pendidikan Tinggi di Kalbar Menuju Center of Excellence


Saat ini, antusiasme sekolah cukup tinggi dalam mengikuti IKM Mandiri. Dalam proyeksi pemerintah, periode 2022 hingga 2023 diharapkan telah terbentuk 10 ribu Sekolah Penggerak, dan pada akhirnya diharapkan seluruh sekolah adalah Sekolah Penggerak.

Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada sekolah, guru, dan siswa untuk memilih sesuai dengan minat. Memberikan berbagai pilihan kepada sekolah, guru, dan siswa di satu sisi berarti adalah kemudahan.

Namun di sisi lain berarti kesulitan. Hal ini akan berarti mudah jika kepala sekolah dan guru memiliki kesiapan, kapasitas dana, dan kapabilitas yang memadai.

Kreativitas dan inovasi menjadi kata kunci dalam implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah, sehingga dapat memacu perubahan – perubahan besar bagi kemajuan Sistem Pendidikan Indonesia.

Kesiapan Guru dan Kepala Sekolah

Dalam menerapkan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka, sekolah dengan fasilitas dan sarana yang minim pun tidak akan mengalami kesulitan.

Apabila kepala sekolah dan guru sudah memahami filosofi dan prinsip dasar pembelajaran, dan yang paling terpenting memiliki kesiapan untuk menerapkan Kurikulum Merdeka.

Dengan Kurikulum Merdeka, diharapkan guru tidak lagi terbebani dengan administrasi yang berlebihan. Tidak ada lagi format-format baku dan kaku yang harus digunakan.

Guru diberikan kebebasan untuk merancang pembelajaran hanya dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 1 lembar saja dengan berbagai penyederhanaan. Dan  yang terpenting, harus memperhatikan profil peserta didiknya.

Namun, tuntutan kreativitas dan inovasi tersebut akan menjadi beban tersendiri jika kualitas, kapasitas dan kapabilitas guru serta kepala sekolah tidak memadai.

Guru yang selama ini berpedoman dengan format standar dari dinas pendidikan atau pengawas, tentunya akan mengalami kesulitan.

Kualitas guru dan kepala sekolah di Indonesia adalah isu strategis yang menjadi persoalan classic selama ini. 

Dalam kajian yang dilakukan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)   yaitu Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi  pada 2015 lalu memberikan rekomendasi terhadap peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah ini.

Demikian pula Uji Kompetensi Guru yang diadakan pada 2015 lalu menunjukkan rata-rata nilai 53,05 di bawah target yang ditetapkan yaitu 55.

Hasil assessment PISA Indonesia yang selalu rendah pada setiap tahunnya juga menandakan bahwa kualitas Pendidikan  kita yang rendah dan diyakini salah satu penyebabnya adalah kualitas guru dan kepala sekolah.  

Peningkatan kualitas kepala sekolah dan guru ini seharusnya menjadi program prioritas pemerintah sehingga menjadi tolak ukur bagaimana program peningkatannya.

Dalam beberapa webinar mengenai kebijakan Merdeka Belajar, hanya satu yang menyasar pembinaan guru yaitu Guru Penggerak pada episode 5.

Guru Penggerak adalah prototype guru yang diharapkan akan menjadi guru pendorong transformasi sistem pendidikan Indonesia. 

Evaluasi Kurikulum 2013

Kurikulum Merdeka yang akan di implementasikan diharapkan lebih baik dari Kurikulum 2013.

Mungkin demikian secara teoretis namun perlu pula diperdebatkan agar teruji dalam implementasinya.

Kurikulum yang akan memberikan kemerdekaan dan keleluasaan kepada kepala sekolah dan guru dalam mendesain pembelajaran di sekolah diyakini adalah solusi tepat dalam meningkatkan mutu pendidikan Indonesia.

Hasil assessment PISA yang rendah kerap dijadikan argumentasi dalam berbagai kesempatan presentasi tentang kebijakan Merdeka Belajar.

Tentunya akan sangat mungkin berargumen agar menjadikan survei PISA mendatang sebagai tolok ukur  keberhasilan penerapan Kurikulum Merdeka. 

Namun, kita tidak akan mungkin membangun argumen sesederhana itu untuk membahas pendidikan di Indonesia yang begitu luas secara geografi.

Diperlukan evaluasi dan kajian secara mendalam untuk memperoleh solusi yang tepat.

Pemerintah juga perlu mempublikasikan data terkait evaluasi terhadap pelaksanaan Kurikulum 2013 beberapa tahun terakhir. Sehingga menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi dalam mengembangkan kurikulum baru. 

Guru dan kepala sekolah harus dipastikan memiliki kompetensi dan kecakapan untuk kemudian diberikan ruang-ruang kemerdekaan dalam pembelajaran.

Karena mutu guru dan kepala sekolah memiliki korelasi dengan mutu peserta didik, seyogianya bahwa saat ini mutu kepala sekolah dan guru kita belumlah siap untuk menerapkan Kurikulum Merdeka. 

Baca Juga : Mewujudkan Sistem Pendidikan Impian di Masa Depan

Dalam beberapa survey pendidikan seperti PISA dan assessment  Nasional, menunjukkan bagaimana kualitas guru dan kepala sekolah sesungguhnya.

Secara pribadi penulis memandang Program Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak belumlah cukup memadai untuk dikatakan sebagai solusi  karena sifatnya jangka pendek dan instan serta rentan terkena imbas kebijakan politik.         

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebetulnya telah lama di amanatkan pengembangan sistem pendidikan guru.

Dalam undang-undang tersebut telah mengamanahkan kepada pemerintah untuk mengembangkan sistem pendidikan guru secara intensif dan berkelanjutan dengan pola ikatan dinas berasrama di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)  untuk menjamin efisiensi dan mutu pendidikan.

Sudah seyogianya ekosistem pendidikan guru perlu di bangun dengan sungguh – sungguh, karna program tersebut akan menghasilkan guru-guru dan kepala sekolah yang akan menjadi the agen of change. 

Untuk itu, seluruh stakeholder pendidikan dan masyarakat harus dilibatkan dan duduk bersama,  seperti Perguruan Tinggi terutama LPTK, organisasi masyarakat pemerhati pendidikan, dan pihak industri.

Program peningkatan mutu guru dan kepala sekolah sudah seharusnya dilakukan secara jangka panjang, mengikat setiap pemerintahan, siapa pun yang akan memimpin dan harus bebas dari kepentingan politik.

Pada akhirnya menutup tulisan ini, bahwa Implementasi Kurikulum Merdeka memiliki prasyarat penting, yaitu guru dan kepala sekolah yang unggul dalam inovasi, kreatif dan tentunya memiliki deep understanding dan aware terhadap peserta didik. Semoga  

Tags :
Share Berita : twitter edukasi borneo facebook edukasi borneo whatsapp edukasi borneo
Penulis : Pitalis Mawardi B, S.Pd,M.Pd, PhD (Dosen dan CEO Media Edukasi Borneo)
Sumber : Edukasi Borneo