Wednesday, 27/10 16:13:41
Satuan tugas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wanara Sakti dan Tentara Diraja Malaysia (TDM) Batalion 500 dan TDM Batalion 602 memperkuat kerja sama pengamanan perbatasan Indonesia-Malaysia di Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.

Home > Kalbar

Kemenkumham Kalbar Dorong Harmonisasi Raperda Kabupaten Sekadau

13 Oct 2021, 14:46 WIB
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melalui Bidang Hukum mendorong dan melakukan koordinasi harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di Kabupaten Sekadau, Selasa. (Ant)

EDUKASIBORNEO, PONTIANAK - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat melalui Bidang Hukum mendorong dan melakukan koordinasi harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di Kabupaten Sekadau.

Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Kalbar, Edy Gunawan di Sekadau, mengatakan bahwa koordinasi itu dilaksanakan dalam rangka mendorong kerja sama pihaknya dengan DPRD Sekadau dalam fasilitasi pembentukan produk hukum daerah.

"Selain itu juga mendorong Badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) untuk mengharmonisasikan Raperda Inisiatif DPRD ke Kanwil Kemenkumham Kalbar, sebelum dilakukan pembahasan dengan eksekutif," katanya.

Baca Juga : Modus Kerja Gaji Tinggi, KAPOLDA Kalbar Gagalkan Perdagangan Manusia ke Malaysia

Tim Kanwil Kemenkumham Kalbar dipimpin Kepala Bidang Hukum, Edy Gunawan didampingi Kasubbid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kanwil Menkumham Kalbar Dini Nursilawati berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Sekadau. 

Tim tersebut disambut Sekretaris DPRD Kabupaten Sekadau, Sapto Utomo, Kabag Hukum dan Persidangan Zulkifli serta anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Sekadau Bambang Setiawan.

Dia menambahkan, anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Sekadau menyambut baik kehadiran pihaknya dan berharap ke depan dapat meningkatkan kerja sama dalam pembentukan produk hukum daerah yang dapat dilaksanakan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Selain itu, tim juga bertemu Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau yang disambut oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sekadau, Radius dan Plt Kasubbag Perundang-undangan Etna.

Baca Juga : Terkendala Sarpras dan Jaringan Internet Masih Banyak Sekolah di Kalbar Tak Maksimal Ikuti ANBK

Kabag Hukum Sekda Kabupaten Sekadau, Radius menyampaikan bahwa untuk program pembentukan perda tahun 2021 direncanakan sebanyak 12 raperda, dimana delapan raperda sudah diharmonisasikan ke Kanwil Menkumham Kalbar pada tahun 2020 dan sudah disetujui bersama antara eksekutif dan legislatif.

"Sedangkan sisanya empat raperda sedang dievaluasi apakah akan dibahas tahun ini atau ditunda," tuturnya.

Dia menyatakan, diperkirakan yang akan dilanjutkan adalah Raperda tentang RPJMD tahun 2021-2025, sedangkan tiga lainnya yaitu Raperda Wajib Belajar 9 Tahun, Pendidikan PAUD dan pemajuan Kebudayaan akan dibahas di tahun 2022.

Selain itu Radius juga menyampaikan masih banyaknya perangkat daerah yang kurang memahami proses pengajuan rancangan peraturan daerah, sehingga perlu dilakukan sosialisasi yang lebih gencar lagi.

Tags :
Share Berita : twitter edukasi borneo facebook edukasi borneo whatsapp edukasi borneo
Penulis : Tim Redaksi
Sumber : Antara