Kajian tentang dunia politik memang selalu menawarkan hal menarik untuk dibahas, dianalisis, atau diamati dari berbagai sudut pandang.

Home > Edukasi

Mendikbudristek Sebut RUU Sisdiknas Upayakan Kesetaraan Bagi Guru PAUD, Pondok Pesantren dan Pendidikan Kesetaraan

16 Sep 2022, 09:00 WIB
Mendikbudristek RI, Nadiem Anwar Makarim.(Ist/GTK Kemendikbudristek)

EDUKASIBORNEO, PONTIANAK - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim mengatakan bahwa RUU Sisdiknas mengupayakan prinsip inklusi dan kesetaraan bagi para guru PAUD, Pendidikan Kesetaraan dan Pondok Pesantren.

Dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu memberikan pengakuan sebagai guru kepada para pendidik di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Kesetaraan, dan Pondok Pesantren.

“Kami di Kemendikbudristek, merasa sudah saatnya untuk mengakui mereka sebagai guru. Apalagi kita tahu, betapa besarnya peran PAUD dalam pengembangan karakter di masa depan mereka,” ujarnya dalam video berjudul “Kupas Tuntas Isu Kesejahteraan Guru dalam RUU Sisdiknas” yang ditayangkan di kanal YouTube Kemendikbud RI.

“Jangankan tunjangan, pengakuan bahwa mereka adalah guru selama ini tidak ada dalam Undang-Undang Sisdiknas maupun pada Undang-Undang Guru dan Dosen yang saat ini berlaku,” imbuhnya.

Dengan diakui statusnya sebagai guru lanjut Nadiem, para pendidik tersebut berhak mendapatkan tunjangan untuk meningkatkan kesejahteraan seperti guru lainnya.

Ia berharap para guru di PAUD, Pendidikan Kesetaraan, dan Pesantren dapat menyampaikan dukungannya terhadap RUU Sisdiknas dan menjelaskan kenapa mereka juga patut diberikan hak dan kesejahteraan yang sama dengan guru-guru lain.

RUU Sisdiknas yang diusulkan Pemerintah juga akan membuat tata kelola yang lebih inklusif dengan menyatakan bahwa PAUD merupakan salah satu jenjang pendidikan.

“Jadi, RUU Sisdiknas ini dirancang dengan aspirasi inklusi yang sangat besar. Benar-benar arah dan spirit daripada RUU ini adalah inklusi,” jelasnya.

Baca Juga : Tantangan dan Kompetensi Yang Harus di Kuasai Guru Dalam Era Digital


Ia juga mengungkapkan bahwa RUU Sisdiknas mendorong terwujudnya kesetaraan antara guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN.

Bilamana jaminan penghasilan layak bagi guru berstatus ASN, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mengikuti aturan dalam Undang-Undang ASN, maka bagi guru non-ASN atau yang berada di sekolah swasta akan mendapatkan penghasilan sesuai standar Undang-Undang Ketenagakerjaan.

“Pemerintah akan hadir dengan anggaran tambahan kepada yayasan-yayasan dan sekolah-sekolah swasta,” ungkapnya.

Bantuan tersebut berupa Bantuan Subsidi Upah (BSU) serta pulsa di masa pandemi COVID-19.

Kemudian, perubahan mekanisme dana BOS untuk memberikan otonomi dan fleksibilitas bagi kepala sekolah agar dapat menambah penghasilan bagi para guru honorer.

Melalui peningkatan subsidi kepada sekolah swasta ini, diharapkan kesejahteraan guru swasta yang dimandatkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dapat terwujud.

“Kita akan pastikan bahwa yang diprioritaskan adalah upah yang layak bagi guru-guru swasta. Jika tidak, kita akan berikan sanksi, termasuk penahanan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Jadi, ini adalah garansi dari kami di Kemendikburistek untuk sekolah-sekolah swasta,” tegasnya.

“Tak mau menunggu lama, Pemerintah juga sedang menyiapkan draf aturan turunannya agar siap diterbitkan segera setelah RUU Sisdiknas disahkan,” katanya.

Tags :
Share Berita : twitter edukasi borneo facebook edukasi borneo whatsapp edukasi borneo
Penulis : Annisa Januarsi
Sumber : Edukasi Borneo