Kajian tentang dunia politik memang selalu menawarkan hal menarik untuk dibahas, dianalisis, atau diamati dari berbagai sudut pandang.

Home > Kolom Opini

Negara Cabut Subsidi Minyak Goreng, Pengamat Masalah Sosial Sebut Jokowi Gagal Melawan Mafia Minyak Goreng

04 Jun 2022, 09:06 WIB
Ilustrasi Minyak Goreng.(Ebc/Freepik)

EDUKASIBORNEO, PONTIANAK - Analis dan Pengamat Masalah Sosial Politik Keagamaan, Adi Supriadi melihat bahwa kebiasaan pengelola negara menyesatkan cara berfikir masyarakat semakin terus menjadi-jadi.

Kali ini mengenai dicabutnya Subsidi Minyak Goreng, Sedari awal memang subsidi bukanlah solusi strategis, solusi ini hanya lebih kepada meredam gejolak rakyat akibat krisis minyak goreng di tanah air.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam ketererangan tertulis kepada awake media.

“Ketika minyak goreng langka dan mahal, akibat dari mafia ekspor minyak goreng, lalu pemerintah mencari solusi dengan menangkap aktor mafia minyak goreng dengan status tersangka hasil bisikan di belakang Mendag saat rapat dengan DPR, tapi belum menutup masalah gejolak, kekhawatiran Jokowi tumbang akibat minyak goreng, dibuatlah solusi taktis yang sudah biasa dilakukan sebelum-sebelumnya yaitu Subsidi atau Bansos Minyak Goreng, Gejolak rakyat lumayan melandai,” paparnya.

Adi menjelaskan bahwa, program subsidi minyak goreng curah ini diterapkan Pemerintah sejak bulan Maret 2022.

Tujuan program ini agar harga minyak goreng curah dapat dikendalikan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) 14.000 per liter atau 15.500 per kilogram.

Menteri Perindustrian melalui Permenperin No.26 /2022 tertanggal 23 Mei 2022 mencabut program subsidi tersebut.

Dalam Pasal 3 Permenperin No.26 /2022 diatur ketentuan, bahwa Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk kebutuhan masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil dalam kerangka pembiayaan BPDPKS dilaksanakan sampai tanggal 31 Mei 2022.

“Alasan Negara bahwa subsidi telah berhasil menekan harga minyak goreng lalu dicabut, kan inti persoalannya bukan soal tekan menekan, otak kemana otak,” sebutnya.

“Persoalannya adalah Mafia Minyak goreng yang masih menggurita dan yang paling esensial adalah harga minyak goreng di masyarakat kembali ke harga normal itu yang menjadi tugas negara untuk kendalikan, harga asli atau setidaknya jikapun naik misalnya hanya 1000 perak, anggap 14.000 menjadi 15.000. Fakta dilapangan kan masih berkisar diangka 24 ribu untuk yang 1 kilogram, jadi berhasil menekan yang mana? Atau pemerintah yang berhasil ditekan kelompok Oligarki, jika tidak menurut akan ditumbangkan,” tanya Adi Supriadi di Jakarta, Sabtu, 4 Juni 2022.

Baca Juga : Adi Supriadi Sebut Fenomena Wabah Virus PMK Pada Binatang Ternak 2 Bulan Menjelang Hari Raya Kurban Cukup Aneh

Baca Juga : BSI Berencana Akuisisi BTN Syariah, Adi Supriadi Sebut Jangan Karena Demi Korporasi Besar, Negara Meninggalkan UMKM


Jurnalis dan aktivis penggiat media sosial ini kembali menekankan bahwa persoalan minyak goreng harus diselesaikan ke akarnya dengan solusi strategis, bukan hasil negosiasi dengan para cukong minyak goreng.

Masih terlihat kebijakan-kebijakan yang muncul seperti masih hasil negosiasi dengan para kartel ekpsor minyak goreng, pemerintah seperti tidak punya kendali penuh mengurusnya.

Kalau hanya sekedar dengan solusi taktis subsidi, bansos untuk membuat rakyat diam sambil menunggu isu baru seperti Kasus UAS ditolak Singapura di blow up oleh para mafia minyak goreng di Singapura.

Sehingga isu minyak goreng bisa dihilangkan, terlihat cukup berhasil, dan karena sudah berhasil. Diduga negara seperti kembali ke awal lagi, subsidi dicabut, lalu harga minyak goreng tetap sama sesuai keinginan para cukong ekspor minyak goreng.

Menurut data PIHPS (Pusat Informasi Harga Panagan Strategis) Nasional, sampai terbitnya Permenperin terminasi subsidi minyak goreng curah per 23 Mei 2022 lalu, rata-rata harga minyak goreng curah secara nasional adalah sebesar 18.700 per kilogram dari HET sebesar 15.500 per kilogram.

Di DKI sendiri, sebagai barometer nasional, harga minyak goreng curah masih bertengger di angka 19.850 per kilogram. Apalagi di daerah lain, bisa jadi lebih tinggi dari harga DKI Jakarta.

Dalam hal ini pemerintah seperti sudah punya anggapan bahwa isu minyak goreng di masyarakat sudah tidak lagi menjadi isu utama dan tidak akan berdampak lagi pada kelangsungan pemerintahan Jokowi, pemerintah senang, cukong senang rakyat yang tetap menderita.

“Subsidi minyak goreng, bantuan sosial minyak goreng, dan penangkapan pelaku ekspor migor diduga  tidak lebih sekedar hanya buat memberikan kepuasan kepada masyarakat untuk menjawab kelangkaan dan mahalnya minyak goreng dan gejolak yang bisa membuat Jokowi tumbang dapat dikendalikan, dan bisa jadi alat untuk melawan opini oposisi, bukan menyelesaikan persoalan diakarnya bahwa harusnya babat habis mafia minyak goreng, dan kembalikan harga minyak goreng kembali ke harga semula. Jikapun ada inflasi misalnya perlu kenaikan tidak lebih dari 10 persen,” sebutnya.

Tags :
Share Berita : twitter edukasi borneo facebook edukasi borneo whatsapp edukasi borneo
Penulis : *
Sumber : Edukasi Borneo