Tuesday, 30/11 03:04:14
Satuan Latihan Mujahidin Pontianak raih juara umum Kejurda Tarung Derajat Kalbar 2021 yang dilaksanakan secara langsung sejak Kamis, 25 November 2021 hingga Minggu, 28 November 2021.

Home > Nasional

P2G Minta Pemerintah Keluarkan Aturan Standar Upah Minimum Guru Honorer

24 Nov 2021, 20:12 WIB
Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim (Ant)

EDUKASIBORNEO, JAKARTA - Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta agar pemerintah mengeluarkan aturan mengenai standar upah minimum nasional bagi guru non-ASN.

"Urgensi Perpres ini untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan guru non-ASN, guru honorer termasuk guru sekolah/madrasah swasta. Meskipun sudah ada guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagian dari ASN, belum mengakomodasi guru honorer yang jumlahnya hampir 1,5 juta orang," ujar Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, di Jakarta, Rabu 24 November 2021.

Seleksi guru PPPK baru menampung 173.000 guru honorer dari formasi yang dibuka 506 ribu secara nasional.

Satriwan menjelaskan fakta di lapangan upah guru honorer dan guru sekolah atau madrasah swasta menengah ke bawah sangat rendah, jauh di bawah UMP atau UMK buruh.

Berdasarkan laporan jaringan P2G di daerah, misalnya UMK Buruh di Kabupaten Karawang 4,7 juta, upah guru honorer SD Negeri di sana hanya 1,2 juta. Begitu juga UMP atau UMK Sumatera Barat 2,4 juta per bulan, upah guru honorer jenjang SD negeri di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Tanah Datar hanya 500.000 hingga 800.000 per bulan.

Nasib miris guru honorer dan guru sekolah atau madrasah swasta pinggiran, karena upahnya kalah jauh dari buruh. Regulasi upah layak bagi guru penting demi penghormatan profesi, sehingga profesi guru punya harkat dan martabat, selain itu juga mendorong anak-anak bangsa yang unggul dan berprestasi mau dan berminat menjadi guru.

"Kenyataannya profesi guru tak dihargai, tak bermartabat, karena upahnya tidak manusiawi. Upah guru honorer selama ini sudah melanggar UU Guru dan Dosen serta aturan UNESCO dan ILO. Guru honorer minim apresiasi dan proteksi dari negara. Jadi itulah alasan urgensi dibuatnya Perpres," tambahnya.

Selain itu, P2G meminta agar pemerintah berkoordinasi, sinergi dibutuhkan agar mendorong pemda menambah jumlah formasi guru PPPK. Sedapat mungkin disesuaikan angka kebutuhan riil di daerah agar dapat mengakomodasi semua guru honorer.

"Sebagai evaluasi, P2G menilai Mendikbudristek gagal meyakinkan pemda mengusulkan formasi guru PPPK secara maksimal. Pemda ternyata hanya mengajukan 506.252 formasi pada 2021, itu pun yang lulus 173.329 saja. Padahal, janji Mas Nadiem menyediakan 1.002.616 formasi. Capaian masih jauh dari target," terangnya.

P2G meminta pemerintah pusat merekalkulasi dan membuat peta jalan guru honorer lulus PPPK. Bagaimana penempatan dan lama kontrak berdasarkan SK pemda, termasuk jenjang pembinaan dan pengembangan karir. Sebab, keberadaan guru PPPK berpotensi menggeser keberadaan guru honorer lain yang ada di sekolah tersebut. Guru honorer lain bisa terbuang, tentu menjadi masalah baru.

Dia mengatakan termasuk seleksi guru PPPK tahap II dan III, yang dibuka bagi guru swasta dan umum. Diperlukan regulasi khusus, apakah guru swasta lolos PPPK akan ditempatkan di sekolah swasta atau negeri? Karena, keduanya punya konsekuensi.

Mengajar di sekolah swasta akan berdampak terhadap penghasilan ganda, dari negara sebagai ASN sekaligus dari yayasan swasta. Tentu menimbulkan kecemburuan sosial bagi guru swasta non-PPPK maupun guru PPPK sekolah negeri.

Sebaliknya, jika guru PPPK dari sekolah swasta mengajar di sekolah negeri, keberadaan mereka akan menggeser guru honorer lain yang tak lulus PPPK. Menjadi ketidakadilan baru bagi guru honorer lain. Ada potensi besar terjadinya konflik horisontal sesama guru di masyarakat.

Satriwan mengungkapkan seleksi PPPK tahap II dan III mendorong guru sekolah swasta pinggiran menjadi ASN PPPK. Jika motivasi menjadi PPPK makin besar, patut dikhawatirkan migrasi besar-besaran guru swasta.

Kemdikbudristek, Kemenag, dan pemda perlu melakukan pemetaan secara komprehensif sebagai langkah antisipatif, dampak kekurangan guru sekolah swasta nanti. Inilah alasan mendesak dibuatnya regulasi khusus Pengelolaan Guru PPPK.

Selain itu, P2G mendorong Kemendikbudristek dan Kemenag membuat rancangan sistem tata kelola guru dan perlu adanya pelatihan guru yang tak efektif berakibat learning loss.

Tags :
Share Berita : twitter edukasi borneo facebook edukasi borneo whatsapp edukasi borneo
Penulis : Tim Redaksi
Sumber : Antara