Thursday, 22/04 18:46:17
Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Asosiasi Game Indonesia meluncurkan buku digital berjudul Peta Ekosistem Industri Game Indonesia 2020.

Home > Daerah > Ketapang

Pemda Gelar Konsultasi Publik Pembangunan Food Estate di Ketapang

24 Feb 2021, 21:33 WIB
Plh. Bupati Ketapang Suherman (Tengah Kiri), Endang Hernawan, MT., M.Si. dan Dr. Ir. Aos, MP (kanan) tim KLHS dari Pusat Studi Lingkungan Institut Teknologi Bandung (Ist/Dokumentasi Humpro Ketapang)

EDUKASIBORNEO, PONTIANAK – Plh. Bupati Ketapang Suherman mengatakan pemerintah Ketapang adakan konsultasi publik penyusunan program strategis pembangunan food estate di wilayah Ketapang, tepatnya di Kecamatan Matan Hilir Selatan dengan luas 32.600,48 hektar area.

“Kita lakukan upaya meningkatkan ketahanan pangan daerah serta mendukung program ketahanan pangan nasional, pemerintah kabupaten Ketapang adakan konsultasi publik guna menyusun program strategis daerah dengan membangun Food Estate di wilayah Kabupaten Ketapang,” ujarnya di ruang rapat utama Kantor Bupati Ketapang, Selasa 23 Februari 2021.

“Pembangunan Food Estate terletak di wilayah Kecamatan Matan Hilir Selatan, dengan luas lahan sekitar 32.600,48 hektar area, mengusung konsep kawasan agroforestri dan industri,” ungkapnya.

 “Program strategis pembangunan food estate tersebut sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun Anggaran 2020-2024,” tambahnya.

Baca Juga : 3 Sekolah di Ketapang Dapat Kepercayaan Sebagai Penerima Program Sekolah Penggerak

Baca Juga : Ombudsman Kalbar Apresiasi Ketapang Beranjak Menuju Zona Hijau

Food Estate, memberikan multiplier effect. Selain wujud dari strategi memperkuat ketahanan pangan, tujuan lainnya adalah meningkatkan ketersediaan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, menciptakan lapangan kerja, menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan daerah.

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi persyaratan teknis dalam legalisasi penyediaan kawasan titik.

Suherman juga menjelaskan bahwa ketahanan pangan telah menjadi isu global pasca pandemi COVID 19, sesuai dengan peringatan dari organisasi pangan dan pertanian dunia FAO (Food and Agriculture Organization) yang mengingatkan akan potensi krisis pangan dunia di masa pandemi COVID 19.

“Berdasarkan data PDRB (Produk Domestik Bruto) pada 3 tahun terakhir, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan adalah penyumbang terbesar dalam PDRB Kabupaten Ketapang selain pertambangan dan industri pengolahan,” ungkapnya.

Pemerintah Kabupaten Ketapang berharap dari konsultasi publik itu didapat masukan positif, konstruktif dan kata sepakat sehingga pembangunan food estate yang telah direncanakan dengan matang dapat segera terwujud.

“Melalui kegiatan konsultasi publik saya berharap, peserta dapat memberikan saran dan masukan yang positif dan konstruktif sehingga dapat menyepakati bersama, memberikan komitmen dan dukungan sekaligus rekomendasi alternatif KLHS yang kemudian terintegrasi dalam rencana pembangunan estate Kabupaten Ketapang,” pintanya.

Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang, Suherman menyampaikan terima kasih dan penghargaan, kepada tim KLHS dari Pusat Studi Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB)

“Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Dr. Ir. H. Endang Hernawan, MT., M.Si. Dr. Ir. Aos, MP tim KLHS dari Pusat Studi Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB) yang telah membantu dan bekerjasama dengan baik dalam penyusunan analisis dampak atau amdal kawasan relokasi bandara rahadi Oesman Ketapang sekaligus mohon dukungan dan rekomendasinya untuk keberhasilan pembangunan di Kabupaten Ketapang,” pungkasnya.

Tags :
Share Berita : twitter edukasi borneo facebook edukasi borneo whatsapp edukasi borneo
Penulis : Annisa Januarsi
Sumber : Edukasi Borneo