Friday, 06/08 10:57:36
Materi Prakarya dan Kewirausahaan semester ganjil kelas X dalam buku prakarya dan kewirausahaan bab 1 wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya nonbenda sub materi budaya tradisional sebagai sumber inspirasi.

Home > Nasional

Perusahaan Nasional Rencanakan Eksploitasi Minyak di Lahan Seluas 17 Ribu Hektar

20 Jun 2021, 19:49 WIB
Lahan seluas 17 ribu Ha di Riau diperkirakan mengandung 143 juta barrel minyak yang potensial dieksploitasi.(Ant)

EDUKASBORNEO, PEKAN BARU - PT Energi Mega Persada (EMP) Malacca Strait, sebuah perusahaan nasional berencana melakukan eksploitasi (pengeboran) minyak di lahan seluas 17 ribu hektare (Ha), di wilayah Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

"Kegiatan eksploitasi pada lahan seluas 17 ribu Ha itu, diperkirakan mengandung 143 juta barrel yang potensial dieksploitasi. dengan prediksi produksi per tahun bisa mencapai 10.000 barre minyak," ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau, Mamun Murod, di Pekanbaru, Minggu 20 Juni 2021.

Dia mengatakan bahwa, sebelum eksploitasi dilakukan, maka diperlukan terlebih persetujuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terkait Perizinan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) atau pinjam pakai kawasan hutan.

Baca Juga : Minyak Naik, Kekhawatiran Kekurangan Bahan Bakar di AS

Baca Juga : Satgas: Kalimantan Barat dan Riau Layak Jadi Acuan Penanganan COVID-19

Murod mengatakan sebelum izin dikeluarkan Menteri LHK, maka selanjutnya perlu rekomendasi dari Gubernur Riau terlebih dahulu, apakah PT EMP Malacca Strait layak diberikan izin eksploitasi atau tidak layak diberikan izin oleh Menteri LHK.

"Jadi sebelum rekomendasi Gubernur itu disampaikan ke Menteri, DLHK Riau berwenang pertimbangan teknis atau verifikasi rencana kerja mereka apakah layak atau tidak. Pertimbangan teknis ini akan diberikan setelah DLHK Riau melakukan monitoring dan verifikasi lapangan guna melihat sejauh mana lokasi yang dimohon PT EMP Malacca Strait," tuturnya.

Dia menjelaskan bahwa, dalam verifikasi tersebut pihaknya akan menilai status kawasannya, apakah masuk kawasan hutan atau di luar kawasan. Kemudian segi sosialnya, apakah di kawasan yang akan dilakukan eksploitasi melewati lahan masyarakat atau tidak.

"Kalau ada lahan masyarakat yang terganggu dengan kegiatan Malacca Strait itu, katanya lagi, maka harus diselesaikan dulu ganti ruginya. Setelah itu baru dibuat pertimbangan teknis kepada Gubernur, apakah mereka layak diberikan rekomendasi izin ke Menteri LHK dengan catatan-catatan tertentu," jelasnya.

"Izin itu dikeluarkan oleh Menteri LHK, setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Riau," terangnya.

Tags :
Share Berita : twitter edukasi borneo facebook edukasi borneo whatsapp edukasi borneo
Penulis : Tim Redaksi
Sumber : Antara