Kajian tentang dunia politik memang selalu menawarkan hal menarik untuk dibahas, dianalisis, atau diamati dari berbagai sudut pandang.

Home > Edukasi

SE 4 Menteri Terkait Diskresi COVID 19, Jika Siswa Terpapar PTM Pada Rombel Itu Dihentikan Bukan Pada Satuan Pendidikan

05 Aug 2022, 09:46 WIB
Siswa yang Sedang Menjalani Pembelajaran Tatap Muka di Masa Pandemi Selalu Menggunakan Masker, Menjaga Jarak, Mencuci Tangan dan Menjaga Kebersihan Diri.(Ist/GTK Kemendikbudristek RI)

EDUKASIBORNEO, PONTIANAK - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Surat Edaran (SE) tersebut diterbitkan dengan memperhatikan situasi pandemi COVID-19 di beberapa daerah.

“Dengan mempertimbangkan situasi pandemi COVID-19 saat ini serta berdasarkan hasil pembahasan bersama antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarvest), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kemendikbudristek, diperlukan adanya dikresi Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yang mengatur Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Seratus Persen di Masa Pandemi COVID-19,” jelas Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti di Jakarta, Senin, 1 Agustus 2022 lalu.

“Kesepakatan di atas juga berdasarkan masukan dari berbagai pihak di luar kementerian terkait. Kita ingin pembelajaran di satuan pendidikan dapat berjalan dengan baik namun dengan tetap meminimalkan risiko penularan Covid-19 di satuan pendidikan,” ujarnya.

Pemerintah daerah juga didorong untuk merespons dengan cepat bila mendapat informasi/surveilans epidemiologis, untuk selanjutnya melakukan penelusuran kontak erat (tracing) dan tes COVID-19 lalu melakukan penetapan kluster penularan COVID-19 di satuan pendidikan berdasarkan hasil yang diperoleh.

Selain itu pemerintah daerah juga diharuskan untuk melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap penyelenggaraan PTM yang masih berlangsung di daerahnya.

Baca Juga : Pembelajaran Berbasis Proyek Mampu Meningkatkan Minat Belajar Siswa


Terutama dalam hal memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat oleh satuan pendidikan, pelaksanaan penemuan kasus aktif (active case finding) di satuan pendidikan baik melalui pelacakan kontak dari penemuan kasus aktif, survei berkala maupun penggunaan aplikasi PeduliLindungi.

Surat Edaran tersebut mengatur mengenai penghentian PTM pada rombongan belajar (rombel) paling sedikit 7 hari jika terdapat kasus konfirmasi COVID-19.

Kemudian, terjadi kluster penularan COVID-19 di satuan pendidikan dan/atau hasil surveilans epidemiologis menunjukkan angka positivity rate warga satuan pendidikan terkonfimasi COVID-19 sebanyak 5 persen atau lebih.

“Dalam Surat Edaran yang baru dikeluarkan ini berbeda dengan sebelumnya. Jika ada yang terpapar COVID-19 yang dihentikan sementara aktivitas PTM hanya di rombongan belajar, bukan aktifitas PTM di satuan pendidikan,” terangnya.

Kemudian, paling sedikit dilakukan penghentian PTM selama 5 hari untuk peserta didik terkonfirmasi COVID-19.

Apabila yang bersangkutan bukan merupakan kluster penularan COVID-19 di satuan pendidikan dan atau hasil surveilans epidemiologis menunjukkan angka positivity rate warga satuan pendidikan terkonfirmasi COVID-19 di bawah 5 persen.

“Kemendikbudristek terus mendorong serta mengupayakan adanya percepatan vaksinasi COVID-19 lanjutan (booster) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) serta pemberian vaksinasi untuk peserta didik yang telah memenuhi syarat sebagai penerima vaksin COVID-19,” pungkasnya.

Tags :
Share Berita : twitter edukasi borneo facebook edukasi borneo whatsapp edukasi borneo
Penulis : Annisa Januarsi
Sumber : GTK Kemendikbudristek RI