Kajian tentang dunia politik memang selalu menawarkan hal menarik untuk dibahas, dianalisis, atau diamati dari berbagai sudut pandang.

Home > Ketapang

Sekda Wilyo Lakukan Kunjungan Kerja ke Kota Malang

21 Sep 2022, 11:27 WIB
Sekda Alexander Wilyo dalam kunjungan kerjanya ke Badan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kota Malang untuk mendapatkan informasi dan transfer pengetahuanterkait inovasi-inovasi pemungutan Pajak Daerah yang telah dilaksanakan BAPENDA Kota Malang, Senin, 19 September 2022.(Ist/Prokopim Ketapang)

EDUKASIBORNEO, KETAPANG - Sekda Ketapang Alexander Wilyo lakukan kunjungan kerja (kunker) ke Badan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kota Malang untuk mendapatkan informasi dan transfer pengetahuanterkait inovasi-inovasi pemungutan Pajak Daerah yang telah dilaksanakan BAPENDA Kota Malang, Senin, 19 September 2022.

Hadir Ketua DPRD  Ketapang, Staf Ahli Bupati Ketapang Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan dan Kepala Bapenda Kabupaten Ketapang beserta jajaran.

Pelaksanaan Kunjungan Kerja itu berdasarkan saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi RI yang disampaikan pada saat rapat koordinasi pemberantasan korupsi tahun 2022 dan program tematik yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) pada 21 Juni 2022 di Kabupaten Ketapang.

Dalam Kunkernya itu Sekda Wilyo diterima langsung oleh Kepala Bapenda Kota Malang, Sekretaris Bapenda Kota Malang, dan para Kepala Bidang di lingkungan Bapenda Kota Malang. 

Dari berbagai strategi-strategi optimalisasi penerimaan Pajak Daerah, Kabupaten Ketapang   telah mendapat apresiasi dari KPK RI. 

Bappenda Kota Malang meminta Pemkab Ketapang untuk melaksanakan replikasi yang merupakan strategi pembangunan integrasi sistem, salah satu sistem yang dibangun adalah aplikasi Persada.

Aplikasi persada adalah aplikasi Point of Sales untuk jenis usaha hotel, restoran, hiburan, dan parkir yang dapat dimanfaatkan secara gratis oleh masyarakat.

Hasil pemanfaatan aplikasi tersebut, Bapenda Kota Malang dapat merekam transaksi penjualan Wajib Pajak, sehingga data tersebut dapat menjadi data kontrol atas pelaporan Pajak Daerah oleh Wajib Pajak.

Agar pemanfaatan aplikasi Persada dapat berjalan optimal, maka sanksi administratif 

harus diperkuat di dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Tags :
Share Berita : twitter edukasi borneo facebook edukasi borneo whatsapp edukasi borneo
Penulis : Annisa Januarsi
Sumber : Prokopim Ketapang